Tujuan Pernas

  • Adanya kesepahaman tentang konsep pembinaan dan tata hubungan yang effektif antara Dinas Kesehatan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (milik pemerintah maupun swasta).
  • Adanya kesepahaman tentang konsep dan model otonomi rumah sakit untuk dapat berfungsi secara professional
  • Adanya kesepahaman terkait upaya sistematik dalam peningkatan kapasitas Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya (termasuk dalam pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta)
  • Adanya rekomendasi atas rencana kurikulum terkait sertifikasi kompetensi Kepala Dinas Kesehatan
  • Adanya Rekomendasi kongkrit Pertemuan dalam penguatan kapasitas Dinas Kesehatan

MENGAPA PERTEMUAN NASIONAL INI PENTING DAN PERLU DI IKUTI?

  • Pasal 21 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah diatur dalam Peraturan Presiden.
  • Pasal 121 PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terkait Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku (15 Juni 2016). Namun sampai saat ini belum juga diterbitkan Peraturan Presiden tersebut.
  • Pasal 13 dan Pasal 35 mengamanatkan bahwa Dinas Daerah merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  • Pada Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 yang merupakan satu kesatuan dengan batang tubuh [Pasal 15 ayat (1)] dsebutkan bahwa Ijin Rumah Sakit tipe B, C dan D, baik milik Pemerintah maupun Swasta menjadi kewenangan Daerah. Atas dasar ini, maka peran Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit tipe B, C dan D, baik milik Pemerintah maupun Swasta melekat pada Dinas kesehatan. Bagaimana Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi ini dilakukan secara effektif dan selaras menuntut adanya kesepahaman tata hubungan dan mekanismes kerja yang jelas (definitive) dan dirumuskan bersama oleh semua pemangku kepentingan terkait.
  • Amanat ketentuan Pasal 233 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, memenuhi persyaratan kompetensi: 1) teknis; 2) manajerial; dan 3) sosio kultural. Pasal 98 ayat (2) PP 18 Tahun 2016 menegaskan bahwa Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi. Kompetensi dimaksud dibuktikan dengan Sertifikasi.
  • Atas hal tersebut diatas maka Pelatihan Kompetensi Teknis bagi Kepala Dinas Kesehatan menjadi wajib dan perlu segera dilaksanakan dengan dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Daerah dan Pengawasan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
  • Memperhatikan latar belakang tersebut diatas, ADINKES merasa perlu berkontribusi dalam penyusunan Kompetensi Teknis bagi Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian. Namun untuk tahap awal yang diperlukan adalah penyusunan Kompetensi Teknis bagi Kepala Dinas Kesehatan. Perumusan ini dibangun dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait terutama Kementerian Dalam Negeri, PPSDM Kesehatan serta Kepala Dinas Kesehatan dan ADINKES.

 

Agenda PERNAS

Susunan Acara dan Pembicara pada Pernas ini dapat di download disini

Lokasi Event

Hotel Orchardz Jakarta
Jln. Industri Raya No. 8, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat
Telpon: 021-62317788

Waktu Pelaksanaan

11 - 13 September 2018

Biaya Keikutsertaan

  • Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta.
  • Kuota Peserta terbatas, konfirmasi keikutsertaan dengan transfer biaya awal sebesar Rp 500.000,- per peserta (menjadi bagian dari Biaya Keikutsertaan).
  • Peserta mendapatkan materi pertemuan, konsumsi (meal) selama pertemuan, Sertifikat dan Satuan Kredit Profesi (SKP).
  • Biaya tidak termasuk akomodasi (penginapan) selama pertemuan.
  • Biaya Keikutsertaan ditransfer ke Bank Mandiri, Nomor Rekening : 124-000971-9700; an: Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia